Monday, May 16, 2016

I.                   Latar Belakang Masalah
Diplomasi kebudayaan juga dapat didefinisikan sebagai pertukaran ide,informasi seni,dan aspek lain dari kebudayaan antar negara untuk menciptakan mutual understanding dalam menjalin interaksi dengan negara lain. Melalui elemen-elemen kebudayaan seperti ide, bahasa dan ilmu pengetahuan yang disampaikan pada masyarakat luas akan memberi pengaruh pada pembentukan opini publik. Opini publik tersebut yang secara tidak langsung akan mempengaruhi kebijakan pemerintah suatu negara. Selain itu juga diplomasi kebudayaan mampu mencitrakan image karakter suatu negara. Hal ini sesuai yang dilakukan oleh Amerika Serikat. Dimana Amerika Serikat juga menggunakan elemen-elemen kebudayaan untuk menampilkan citra positif negara Amerika Serikat.[1]
Indonesia memiliki variasi kebudayaan khas yang mencitrakan identitasIndonesia sebagai bangsa yang besar. Ragam suku dan etnis merupakan sumber dari bagaimana budaya itu dihasilkan. Seperti contoh yakni berbagai macam tarian tradisional mencerminkan aspek sosial masyarakat Indonesia. Tari-tarian tradisional yang dimiliki Indonesia merepresentasikan betapa bangsa Indonesia sangat kaya akan ragam budaya seni tari. Oleh karena itu bangsa Indonesia yang kaya akan kebudayaan seperti tari-tarian Indonesia memberi manfaat untuk  pengenalan identitas Indonesia dalam kancah internasional. Kekayaan Indonesia dapat dilihat dari keindahan tarian yang direpresentasikan melalui keragaman bentuk gerak, kostum sert jalan cerita tarian. Dalam hal ini, khususnya masyarakat  Eropa, mengakui bahwa perkenalanIndonesia melalui seni tari merupakan hal yang efektif bagi pergaulan dunia internasional.
Indonesia memperlihatkan keragaman tarian budaya bangsa yang menarik perhatian masyarakat internasional. Keragaman tarian Indonesia dianggap sebagai sebuah cerminan akan kebesaran Indonesia. Melalui tari-tarian pesan ke-Indonesiaan yang disampaikan ke dunia internasional dapat terakomodir dengan baik. Kekayaan Bangsa Indonesia tersebut memang perlu dijaga dan dilestarikan agar tidak punah dan hilang. Selain itu agar tidak diklaim oleh asing seperti yang telah terjadi pada batik membuat pemerintah Indonesia mempatenkan batik ke UNESCO. Indonesia juga harus memperkenalkan dan menunjukan kepada asing sebagai upaya promosi budaya dan upaya diplomasi melalui budaya.[2]
Upaya diplomasi kebudayaan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia tersebut merupakan bagian dari upaya diplomasi publik. Diplomasi publik sendiri menjadi elemen mendasar dari diplomasi baru dan secara mendasar mempengaruhi kebijakan luar negeri. Keterlibatan masyarakat luas di luar agen-agen resmi pemerintah dalam diplomasi menjadi sangat penting. Hal ini dikarenakan dengan diplomasi publik yang melibatkan masyarakat luas akan membawa dampak positif dalam memperjuangkan kepentingan negara.[3]
Kepentinga Nasional Indonesia terdapat dalam visi Departemen luar negeri yang disebut sebagai Sapta Dharma Caraka. Kepentingan nasional Indonesia yang ingin dicapai berfokus pada perlindungan dan kesejahteraan warga. negaranya di dalam negeri maupun di luar negeri.Untuk mencapai hal tersebut, pemerintah menyadari betul perlunya dukungan internasional. Pemerintah menjalin kerja sama dengan aktor 8 aktor dalam hubungan internasional untuk mewujudkan kepentingan nasional tersebut.[4]
Untuk memenuhi kepentingan tersebut, pemerintah perlu melakukan upaya-upaya untuk mendukung terwujudnya kepentingan-kepentingan tersebut. Melalui diplomasi, pemerintah bisa mengandalkan elemen-elemenyang dimiliki oleh bangsa Indonesia sendiri untuk diperjuangkan dalam proses diplomasi. Salah satu elemen yang kini menjadi instrumen yang kuat dalam diplomasi adalah kebudayaan.
Pembangunan budaya Indonesia diperkuat oleh Kementrian pendidikan dan kebudayaan Indonesia yang membahas mengenai rencana pembangunan budaya. Hal ini terkait dengan isu-isu strategis dalam rencana induk nasional pembangunan kebudayaan 2009-2025. Isu-isu tersebut yaitu, penguatan Hak Berkebudayaan, penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa serta Multikultural, Pelestarian Sejarah dan Warisan Budaya, Pengembangan Industri Budaya, Penguatan Diplomasi Budaya.[5]
Alasan seperti ini membuat pemerintah Indonesia membuat inovasi dalam hal kebudayaan yaitu program pemerintah yang bertemakan kebudayaan tradisional. Salah satunya yaitu Rumah Budaya Indonesia. Rumah budaya Indonesia ini dibangun sebagai wadah untuk memperkenalkan sumber daya budaya Indonesia kepada dunia dalam rangka meningkatkan citra dan apresiasi masyarakat internasional terhadap Indonesia. Langkah ini berfungsi sebagai wadah untuk mengekspresikan dan untuk menyajikan seni dan budaya Indonesia kepada masyarakat internasional, serta sumber daya untuk warga negara Indonesiayang tinggal di luar negeri.
Rumah budaya ini merupakan program pemerintah Indonesia dalam mewujudkan praktek diplomasi kebudayaan Indonesia. Pemerintah Indonesia sadar akan pentingnya eksistensi kebudayaan nasional di mancanegara dan pengakuan dari mancanegara terhadap kebudayaan nasional. Oleh karena itu program rumah budaya ini menjadi satu-satunya program pemerintah yang didalamnya memuat aktivitas-aktivitas kebudayaan melalui program-program kebudayaan yang telah dijelaskan sebelumnya. Jadi Rumah Budaya Indonesia ini juga sekaligus menjadi tempat diadakannya berbagai macam pertunjukan atau pameran kesenian-kesenian tradisional dan pertukaran kebudayaan di negaratertentu.
Indonesia menempatkan Rumah Budaya di beberapa negara yang diantaranya Amerika Serikat, Korea selatan, Jerman, Perancis, Turki, Belanda, Australia, Timor Leste, Singapur dan Jepang[6]. Salah satu negara tersebut yaitu Prancis. Alasan mengapa Perancis dipilih sebagai salah satu negara di tempatkannya rumah budaya adalah karena Prancis merupakan negara strategis di Eropa dan juga Prancis merupakan negara pusat pengembangan kebudayaan mancanegara. Selain itu, kota Paris di Perancis merupakan salah satu destinasi wisata yang paling sering dikunjungi wisatawan mancanegara[7]. Di harapkan dengan banyaknya wisatawan mancanegara yang datang ke Perancis akan lebih mempermudah publikasi atau promosi kebudayaan Indonesia di dunia internasional.
Selain program Rumah Budaya tersebut, pemerintah juga berupaya mempromosikan kesenian tradisional Indonesia di perancis dengan mengikuti evente-event kebudayaan internasional yang diselenggarakan oleh pemerintah Perancis. Acara seperti pameran dan penampilan kesenian tradisional yang diselenggarakan di Perancis menjadi salah satu program pemerintah yang bertujuan untuk mempromosikan kebudayaan Indonesia kepada warga setempat agar mampu meningkatkan jumlah wisatawan asing asal Eropa khusunya dari Perancis. Peran aktif pemerintah melalui KBRI di Paris dalam mempromosikan kebudayaan Indonesia di Perancis dalam hal ini sangat menentukan bagaimana perwujudan dari diplomasi kebudayaan Indonesia di Perancis.
II.                Eksplanasi
Indonesia sebagai negara besar menyadari posisi dan peran penting dalam konteks pembangunan Asia Tenggara dan dalam konteks global. Salah satu kekuatan strategis yang dimiliki oleh Indonesia adalah kekuatan budaya akibat eksistensi, kehidupan, dan nilai budaya, serta adat dan tradisi lebih dari 500 kelompok etnis yang tersebar di Nusantara. Ini membawa Indonesia menjadi laboratorium antropologi terbesar di dunia.
Kekuatan ini menjadi salah satu langkah yang kuat bagi bangsa ini untuk mengambil bagian secara aktif dalam pengembangan peradaban dunia sebagai kekuatan super budaya. Dalam konteks mengambil bagian dalam mengembangkan peradaban di dunia secara aktif, disinilah diplomasi budaya menjadi instrumen yang sangat penting dan strategis dalam mewujudkan negara dan merupakan kontribusi faktual kepada dunia. Dalam kaitan dengan situasi ini, program pengembangan “Program Rumah Budaya Indonesia di Luar Negeri” mempersiapkan konsep dan perencanaannya. Setelah itu, akan dimulai pembangunan di negara-negara strategis di masa depan.
“Program Rumah Budaya Indonesia di Luar Negeri” didefinisikan sebagai wadah untuk memperkenalkan sumber daya budaya Indonesia kepada dunia dalam rangka meningkatkan citra dan apresiasi masyarakat internasional terhadap Indonesia. Langkah ini akan memiliki fungsi:
1. Sebagai wadah untuk mengekspresikan dan untuk menyajikan seni dan budaya Indonesia kepada masyarakat internasional, serta sumber daya untuk warga negara Indonesia yang tinggal di luar negeri (ekspresi budaya Indonesia).
2. Sebagai wadah untuk mengajarkan budaya Indonesia kepada masyarakat internasional, serta bagi warga negara Indonesia yang tinggal di luar negeri (pembelajar budaya Indonesia), dan
3. Sebagai wadah untuk membahas dan mengembangkan citra budaya Indonesia untuk diakui secara luas oleh masyarakat internasional serta oleh warga Indonesia yang tinggal di luar negeri, terutama untuk memperkuat pengakuan internasional dan penghargaan dari ikon budaya Indonesia yang nyata dan warisan budaya, advokasi budaya Indonesia, serta promosi.
Tujuan dari pengembangan “Program Rumah Budaya Indonesia di luar negeri” adalah (1) untuk mengembangkan jalur diplomasi kebudayaan internasional melalui pengembangan “Rumah Budaya Indonesia” di negara-negara strategis, (2) untuk meningkatkan posisi Indonesia sebagai budaya super power melalui program strategis dalam diplomasi budaya, dan (3) untuk meningkatkan citra budaya Indonesia oleh masyarakat internasional yang luas dan mendorong lebih banyak minat internasional dan kunjungan ke ikon budaya Indonesia (warisan budaya nyata dan tidak nyata).
Berdasarkan tujuan tersebut, tujuan dari pengembangan “Program Rumah Budaya Luar Negeri Indonesia” adalah: (1) untuk mengembangkan pemahaman dan pengakuan dari komunitas global terhadap keberadaan sumber daya Indonesia yang kaya budaya dan perannya sebagai kekuatan super budaya dan kontribusinya mengembangkan peradaban dunia dan (2) untuk meningkatkan kerjasama di bidang kebudayaan antara Indonesia dan negara-negara strategis di daerah utama di seluruh dunia dalam melestarikan dan merevitalisasi aset budaya.
“Program Rumah Budaya Indonesia di Luar Negeri” memiliki fungsi untuk memperkenalkan sumber daya budaya Indonesia. Ada program khusus tentang budaya Indonesia yang telah bermanfaat bagi lingkungan internasional dan warga negara Indonesia yang tinggal di luar negeri. Program pertama, Indonesian Culture Expression, adalah wadah untuk memperkenalkan warisan budaya Indonesia, seperti pameran Batik, pertunjukan musik tradisional, penampilan Wayang (Shadow Puppet), Kuliner Bazaar Indonesian, Pameran Keris, pertunjukan tari tradisional, seni pertunjukan tradisional bela diri, film Indonesia skrining, dan pertunjukan sastra Indonesia. Program kedua, Indonesia Belajar Budaya, adalah sebuah lingkungan untuk melestarikan warisan seni dan budaya Indonesia, seperti Batik lokakarya, kuliner Indonesia lokakarya, workshop musik tradisional, tarian tradisional lokakarya, dan kursus bahasa Indonesia. Program ketiga, Indonesian Culture Advocacy and Promotion, adalah wadah untuk membahas dan mengembangkan citra budaya Indonesia secara luas diakui oleh masyarakat internasional dan warga negara Indonesia yang tinggal di luar negeri, terutama untuk memperkuat pengakuan internasional dan penghargaan dari ikon budaya Indonesia ( warisan budaya tangible dan intangible), seperti diskusi tentang budaya Indonesia dan potensi / tantangan. untuk mengembangkan “Indonesia Cultural House”.
Pengembangan “Program Rumah Budaya Indonesia di Luar Negeri ” akan dilakukan secara bertahap oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dimulai dengan mempersiapkan konsep dan rencana induk dan akan dilanjutkan dengan inisiasi perkembangannya di beberapa negara (seperti: Amerika Serikat, Belanda, Australia, Timor Leste, Jepang, Perancis, Turki, dan Jerman). Operasionalisasi “Program Rumah Budaya Indonesia” akan dikelola oleh Atase Pendidikan dan Kebudayaan atau Kantor Informasi dan Budaya Sosial dan Kedutaan Besar Republik Indonesia, serta melibatkan beberapa profesional. Lokasi “Program Rumah Budaya Indonesia” akan berlokasi di kota yang sama dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia atau di kota lain yang memiliki posisi strategis dan nilai budaya dan pariwisata.[8]
Perancis yang merupakan negara favorit wisatawan mancanegara telah menjalin kerjasama dengan indonesia di berbagai bidang. Salah satunya pada bidang sosial budaya. Di bidang sosial dan budaya saat ini terdapat 38 Asosiasi Franco-Indonesia yang bergerak dibidang sosial dan tersebar diberbagai kota di Perancis. Keberadaan lembaga-lembaga ini memberikan kontribusi bagi peningkatan hubungan kedua negara melalui people to people contact. Selain itu terdapat pula beberapa perguruan tinggi di Perancis yang memiliki program pengajaran bahasa Indonesia. Berbagai kerjasama promosi kebudayaan dan pariwisata secara rutin dilaksanakan antara pemerintah RI khususnya pemerintah daerah dengan pemerintah Perancis, lembaga-lembaga Perancis yang bergerak dibidang kebudayaan, asosiasi-asosiasi Perancis-Indonesia diberbagai kota di Perancis.[9]
Telah dijelaskan sebelumnya bahwa elemen dari kebudayaan yang penting salah satunya adalah kesenian. Kesenian Indonesia dengan  wujudnya yang beraneka ragam adalah kekayaan budaya bangsa yang sangat potensial bagi pelaksanaan diplomasi kebudayaan baik yang bersifat eksternal antar bangsa maupun internal intrabangsa. Agar kesenian, dari wilayah manapun berasal, bisa memberikan manfaat yang lebih besar terhadap keberhasilan upaya-upaya diplomasi, maka diperlukan adanya upaya-upaya nyata untuk menjaga serta meningkatkan kualitas kesenian itu sendiri.
Pemerintah Indonesia memainkan peranannya dalam diplomasi kebudayaan di Perancis melalui perwakilannya di Kedutaan  Besar Republik Indonesia di Paris, Perancis. Berbagai macam kesenian tradisional sering diadakan oleh KBRI sendiri dan juga bekerjasama dengan pemerintah Perancis serta pihak swasta. Bukan hanya yang diselenggarakan oleh pemerintah Indonesia saja, tetapi Indonesia juga ikut serta dalam event-event berskala internasional yang bertemakan kebudayaan. Pemerintah Indonesia memanfaatkan elemen kebudayaan yang berupa kesenian tradisional ini bekerjasama dengan pemerintah daerah yang di mana kesenian tradisional tersebut berasal.
Sejak pertengahan tahun 2009, Indonesia mulai berperan aktif dalam aktivitas diplomasi kebudayaan. Pada tanggal 4 Juli 2009, Indonesia turut berpartisipasi dalam Carnaval Tropical de Paris 2009 yang diselenggarakan oleh pemerintah kota Paris dan Federasi Carnval Tropical de Paris ile-de-france. Event ini merupakan acara tahunan unggulan kota Paris yang diikuti oleh 94 kontingen dari berbagai negara. Dalam acara ini nantinya akan memberikan berbagai penghargaan kepada kontingen-kontingen dengan penampilan terbaik.[10]
Indonesia yang mengusung tema Unite dans la Diversite (Bhinneka Tunggal Ika) mempersembahkan tarian kecak dan mobil hias bernuansa tradisional Bali. KBRI di Paris menjadikan  carnaval ini sebagai agenda budaya tahunan yang selalu diikuti karena merupakan ajang yang sangat bagus dalam memperkenalkan budaya dan wisata Indonesia melalui persembahan budaya.
Pada tanggal 14 Oktober 2009, KBRI Paris bekerjasama dengan Pemda Kabupaten Jembrana, Bali, Pemda Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, Pusat Promosi Dagang Indonesia /Indonesian Trade Promotion Centre Lyon, serta masyarakat Indonesia di Perancis telah menyelenggarakan event kebudayaan Indonesia di Lyon, Besancon dan Paris dengan menampilkan tari Jembrana, Banyuwangi grup gamelan staf dari KBRI Paris, serta grup angklung mahasiswa dan masyarakat Indonesia di Paris.[11]
Lalu pada tanggal 15 Oktober 2009 di Besancon, pada acara pertunjukan tari dan musik tradisional Indonesia yang diadakan KBRI Paris bersama masyarakat Indonesia di Besancon menampilkan tarian Jembrana,Banyuwangi. Selain itu pada pementasan budaya di Lyon dan Besancon grupgamelan staf KBRI Paris menampilkan beberapa aransemen gamelan Bali. Hingga pada tanggal 17 dan 18 Oktober 2009 pada event berskala intersnasional Salon du Chocolate / pameran coklat Internasional ke-15 di Paris, pemerintah tetap menyuguhkan tari Jembrana, Banyuwangi. Bukan hanya tari Jembrana saja, namun pemerintah juga menampilkan Tari Sekar Jagat, Cunduk Menur, Cenderawasih dan Jaran Goyang serta persembahan angklung dari mahasiswa dan masyarakat Indonesia di Paris dengan menampilkan lagu Kopi Dangdut dan lagu populer Perancis La Vie En Rose.
Pada 23-26 Maret pemerintah Indonesia mengundang grup kesenian asal Banyuwangi Jawa Timur Sayu Gringsing untuk menampilkan kesenian tradisional khas Banyuwangi. Selama 9 hari tersebut grup kesenian ini tampil di 3 kota yang berbeda, Clermont de l’Oise, Murs-Erigne dan Le Havre. Sebelumnya grup kesenian Banyuwangi tersebut pada tanggal 18 Maret hingga 21 Maret tampil dalam pameran pariwisata internasional di Paris (Salon Mondial de Tourisme / Le Monde a Paris-MAP). Dalam acara tersebut grup kesenian menampilkan menampilkan tari Jejer Gandrung dan Padang Ulan.[12]
Pada tanggal 9 Mei2010, KBRI Paris mengorganisir keikutsertaan Tim Kesenian Pemda Banten untuk memeriahkan acara Karnaval Fete de Muguet di Rambouillet. Acara ini dihadiri lebih dari 5000 orang masyarakat Rambouillet dan masyarakat Indonesia yang tinggal daerah tersebut. Dalam acara ini, Tim Kesenian Banten telah menampilkan berberapa tarian antara lain tari Rampak Beduk, Gitek Cokek, Rampak Beduk dan Mandane. Lalu pada tanggal 12 Mei2010, KBRI Paris bersama tim kesenian Pemda Banten menyelenggarakan pentas Budaya Banten di Universitas Bordeaux 2 dan pada tanggal 16 Mei juga telah menyelenggarakan pentas seni budaya di Nantes. Kesenian yang ditampilkan tarian tradisional dari Propinsi Banten seperti Gitek Cokek, Rampak Beduk dan Debus, ditampilkan juga tarian dari daerah lain di Indonesia seperti tari Topeng, Piring, Rantak dan tarian dari Bali yang dibawakan oleh anggota masyarakat Indonesia.[13]
III.             Kesimpulan
Diplomasi kebudayaan dapat dilakukan oleh pemerintah maupun non-pemerintah, individual, ataupun kolektif. Sehingga pola diplomasi kebudayaan antar bangsa bisa terjadi antar siapa saja sebagai actor atau pelakunya, karena sasaran diplomasi kebudayaan ini seluruh masyarakat suatu Negara, bukan hanya pemerintahnya saja. Tujuan utama dari diplomasi kebudayaan adalah untuk mempengaruhi pendapat umum masyarakat suatu Negara dalam upaya mendukung suatu kebijaksanaan politik luar negeri tertentu, untuk mencapai kepentingan nasionalnya. Pola umum yang biasanya terjadi dalam hubungan diplomasi kebudayaan adalah antara masyarakat suatu Negara tertentu dengan masyarakat Negara lain. Namun demikian, pendapat umum yang dimaksud dalam hal ini adalah untuk mempengaruhi politik pemerintah dari masyarakat bersangkutan. Sasaran utama dari diplomasi kebudayaan adalah pendapat umum, baik dalam level nasional maupun internasional.
Dari paparan yang telah disebutkan di atas, dapat disimpulkan bahwa Indonesia telah mewujudkan upaya-upaya dalam mewujudkan diplomasi kebudayaan di Perancis dari tahun 2009. Diketahui bahwa pemerintah Indonesia melakukan kerjasama dengan Pemerintah Perancis dalam proses diplomasi dengan menggunakan pendekatan secara sosial budaya. Melalui kerjasamanya tersebut, pengenalan budaya Indonesia dapat terealisasikan di Perancis. Pemerintah Indonesia berperan aktif dalam mempromosikan kebudayaan Indonesia melalui berbagai macam kegiatan kebudayaan yang di selenggarakan di beberapa kota di Perancis.
Dengan kegiatan diplomasi kebudayaan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia kepada pemerintah Perancis dengan mengadakan pertukaran kebudayaan, pertunjukan seni dan mengadakan pameran, pemerintah Indonesia berhasil mencuri perhatian public masyarakat Perancis. Dengan begini bukan hanya Perancis, tetapi warga dunia akan lebih tahu mengenai nilai dan ide yang dianut oleh bangsa Indonesia, sejarah bangsa Indonesia, serta keberagaman ras, agama dan budaya yang ada di Indonesia.






[1] Lenczowski, John, Full Spectrum Diplomacy and Grand Strategy Reforming the Structure and Culture of U.S of foreign Policy, Lexington books, United Kingdom, 2011, hal. 159-178
[2]  /jaringan Kota Pusaka Indonesia, 6 Budaya Indonesia Sudah Diakui UNESCO Secara  Internasional,
 melalui http://www.indonesia-heritage.net2+3&42&+25-budaya-indonesia-sudah-diakui-unesco-secara-internasional/
[3] Sukwarsini Djelantik, Diplomasi Publik, Analisis CSIS Vol.3 No.3 , Jakarta, 2004, hal.74
[4] Kepentingan Nasional Indonesia Di Dunia Internasional, dalam http://122ditpolkom.bappenas.go.id/ ?page=news&id=31
[5]  Direktorat Jendral Kebudayaan, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Strategi pembangunan kebudayaan, dalam http://kebudayaan.kemdikbud.go.id/blog/2014/ 03/06/8882
[6] http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/14/03/12/n2bwl1-indonesia-bangun-rumah-budaya-di-10-negara
[7] http://www.travelersdigest.com/6834-ten-most-visited-countries-in-europe/
[8] https://parisppi.wordpress.com/page/2/
[9] http://portal.kemlu.go.id/marseille/Pages/CountryProfile.aspx?l=id
[10] http://www.kemlu.go.id/paris/id/berita-agenda/berita-perwakilan/Pages/Partisipasi-Indonesia-di-Carnaval-Tropical-de-Paris-2009.aspx
[11] http://kemlu.go.id/paris/id/berita-agenda/berita-perwakilan/Pages/Rangkaian-Pentas-Seni-Grup-Jembrana-Banyuwangi-di-Lyon-Besan%C3%A7on-dan-Pari.aspx
[12] http://www.kemlu.go.id/paris/id/berita-agenda/berita-perwakilan/Pages/Banyuwangi-guncang-pameran-pariwisata-internasional-di-Paris.aspx
[13] http://www.kemlu.go.id/paris/id/berita-agenda/berita-perwakilan/Pages/Persembahan-budaya-Indonesia-di-Rambouillet-Bordeaux-dan-Nantes.aspx

Sunday, November 9, 2014


A. Definition

Diplomasi Kebudayaan terdiri dari dua kata yaitu Diplomasi dan Kebudayaan

Kebudayaan
Keseluruhan sistem gagasan, tindakan dan hasil dalam rangka mempertahankan & mengembang- kan kehidupan masyarakat, yang dijadikan milik diri manusia dengan cara belajar
Diplomasi
Diplomasi adalah seni dan praktek dalam melakukan negosiasi antara bangsa-bangsa menggunakan skill dalam penanganannya tanpa menimbulkan permusuhan: kebijaksanaan
Kebudayaan

Jadi Diplomasi Kebudayaan adalah diplomasi yang menggunakan aspek budaya untuk kepentingan nasional dalam masyarakat internasional dengan tujuan untuk menunjukkan tingkat peradaban bangsa / budaya diplomasi budaya juga adalah teknik untuk menggunakan dimensi budaya dalam hubungan internasional

Saturday, November 8, 2014

Mapping Theory of IRs
Teori
Latar Belakang
Konsep
Scholars
Teori
Realisme
1. Zaman Greek dan Yunani: Karya Thucydidas “A History of Philoponnesian War” perang diantara Sparta dan Athens pada zaman gemilang Greek. ‘The Prince’ oleh Nicolo Machiavelli.
2. Muncul karena Perang Dunia Pertama tahun 1914 – 1918 dan Perang Dunia Kedua.
3. Disebabkan oleh kelemahan Idealisme
1. Sifat semula jadi manusia (Human nature)
2. Politik antarabangsa dan konsep kekuasaan
3. Kepentingan nasional (national interest)
4. Negara bangsa dan penonjolan negara bangsa(militer)
5. Negara sebagai aktor utama, tunggal dan rasional
6. Power
7. Balance Of Power
8. Game Theory
1. E.H Carr (The Twenthy Years Crisis).
2. H.J Morganhtau (Politics Among Nations).
3. Reinhold Niebuhr.
4. Arnold Wolfers.
5. Kenneth W.Thompson
1. Realism
2. Classical Realism
3.Neorealism(Structual-Realism
4. Offensive realism
5. Defensive Realism
6. Neoclassical Realism
7. Liberal Realism (English School)
Idealisme
1. Pemikiran idealis ini berkembang sejak akhir PD I hingga PD II (1920-an hingga 1930-an). menawarkan tatacara untuk menghindari perang.
2. Sistem hubungan internasional
yang menghasilkan PD I dapat diubah tatanannya secara fundamental dibawah pengaruh kebangkitan demokrasi, pertumbuhan pemikiran global, pembentukan Liga Bangsa Bangsa, karya-karya mengenai perdamaian disebarkan melalui pendidikan.
1. Semua manusia (bangsa) menginginkan perdamaian.
2. Perang adalah dosa dan terjadi karena ketidak sengajaan.
3. Harus ada pemerintahan dunia yang dapat mengendalikan kekuatan-kekuatan yang menyebar dalam sistem dunia.
4. Normative Theory
5. Utopian Theory
Idealisme Klasik
1. Immanuel Kant
2. Hugo Grotius
Idealisme
1. Sir Alfred Zimmern
2. David Mitrany
3. S.H. Bailey
4. Philip Noel-Baker
5. David Davies
1. Idealism
2. Liberalism
3. Neoliberalism
4. Liberal Peace Theory
5. Sociological Liberalism
6. Interdependence Liberalism
7. Institutional Liberalism
8. Republican Liberalism
Marxisme
1. Muncul sebagai bentuk protes terhadap kapitalisme dan kelas (borjuis dan proletar)
1. Dialektika
2. Materialisme
3. Materialisme Historis
4. Materialisme Dialektis
5. Social Class
6. Developed-Underdeveloped
(periphery dan core)
1. Karl Marx
1. Marxism
2. Neo-Gramscianism
Feminisme
1. Feminisme sebagai filsafat dan gerakan berkaitan dengan Era Pencerahan di Eropa yang dipelopori oleh Lady Mary Wortley Montagu dan Marquis de Condorcet.
1. Gender Equality
2. Patriarchial Culture
3. Women objectification and opression
4. Women independency
1. Vandana Shiva
2. Hilary Rose
3. Evelyn Fox Keller
4. Sandra Harding
5. Donna Haraway
6. Naomi Wolf
7. Foucault
8. Naffine (1997:69)
9. Derrida (Derridean)
10. Julia Kristeva
11. Luce Irigaray
12. Helene Cixous
1. Feminism
2. Feminisme liberal
3. Feminisme radikal
4. Feminisme post modern
5. Feminisme anarkis
6. Feminisme Marxis
7. Feminisme sosialis
8. Feminisme postkolonial
9. Feminisme Nordic
10. Ekofeminisme
11. Feminisme Multikultural dan Global
Constructivisme
1. Konstruktivisme muncul untuk memberikan suatu pandangan bahwa realitas sosial tidak bisa dilihat sebagai suatu yang secara alamiah (given) ada dengan sendirinya dan independen dari interaksi (rasionalis) dan sebaliknya tidak bisa juga dilihat sebagai sesuatu yang nihil atau tidak ada dan semata-mata hanya dilihat sebagai refleksi ide-ide manusia (reflektifis).
1. Ide, Norma, Budaya, Identitas dan Nilai mengatur (regulatory) dan membentuk (constitutive) perilaku negara.
4. Kepentingan agen didasarkan / ditentukan oleh konstruksi identitasnya yang terbentuk di dalam/ melalui interaksi sosial.
5. Komunikasi antar aktor dan norma (moral norms) akan menentukan tingkah laku aktor tersebut. Aktor akan cenderung berprilaku sesuai dengan norma yang disepakati bersama.
6. Identitas agent akan berubah sejalan dengan perubahan struktur internasional.
1. Emanuel Adler
2. Michael Barnett
3. Thomas J. Biersteker
4. Didier Bigo
5. Mark Blyth
6. Barry Buzan
7. Jeffrey T. Checkel
8. Karin Fierke
9. Martha Finnemore
10. Patricia Goff
11. Stefano Guzzini
12. Ernst B. Haas
13. Peter M. Haas
14. Rodney Bruce Hall
15. Ted Hopf, dll.
1. Constructivism
2. Society-centric constructivism.
3. Radical-constructivism
4. State-centric constructivism

Case Study:
Realisme :
Nuklir korea utara dan iran

Liberalisme :
AEC , AFTA , NAFTA , ACFTA

Konstruktivis :
Penegakan HAM dunia

Marxisme
Pembagian kasta kaum  borjuis dan proletar , kasus pecahnya Korea Utara dan Selatan , serta Jerman Barat-Timur yang secara garis besar menganut sistem sosial komunis tapi gagal diwujudkan karena nilai sosial sering dkorbankan untuk kepentingan politik dan juga kekuasaan dalam konteks nasional dan internasional

Feminis :
Emansipasi wanita(kesetaraan gender)

Model :
Realisme : Struggle Of Power , Self Help
Liberalisme : Free Trade , Division Of Labour
Konstrutivis : Boomerang Effect
Feminist : Equality of Woman

Marxisme : Borjuis vs Proletar. Adanya revolusi ysng menghilangkan kepemilikan pribadi. Kesetaraan martabat manusia
Memperkenalkan smartphone PROselfie

Sony Xperia C3 adalah adalah smarphone android terbaru dari SONY Mobile yang khusus diciptakan untuk para pecinta ” selfie ”. Bagaimana tidak… Sony Xperia C3 ini dilengkapi dengan Kamera Utama 5 Mega Pixels dan dilengkapi soft LED Flash serta aplikasi PROselfie yang membuat kegiatan narsis ini jadi lebih menyenangkan.

Kamera depan 5 MP yang sempurna untuk selfie
Xperia C3 Dual merupakan ponsel selfie Android Quad core dengan kamera depan 5 MP yang dilengkapi dengan lampu kilat LED serta lensa bersudut bidik lebar, 25 mm.
Lampu kilat LED bercahaya lembut yang unik
Xperia C3 Dual menyuguhkan lampu kilat LED yang akan menghasilkan bidikan sempurna baik ketika Anda mengambilnya di waktu siang atau pun malam. Lampu kilat memancarkan cahaya merata yang lembut di seluruh gambar, menangkap setiap detail dalam detail sejernih kristal.
Otomatis Superior untuk kamera depan
Memperkenalkan smartphone Xperia pertama dengan Otomatis Superior untuk kamera depan. Baik saat Anda menghadapi cahaya latar yang sangat terang atau ketika Anda membidik pemandangan malam yang indah, semua potret selfie Anda akan terlihat profesional dengan mode Otomatis Superior.
Harga Single Sim Rp 3.799.000
           Dual Sim   Rp 3.899.000

Berikut spesifikasi Lengkapnya :

Kamera dan video
Kamera depan 5 MP (720p)
Lampu kilat LED depan
Kamera depan bersudut bidik lebar
Kamera 8 MP dengan fokus otomatis
Perekaman video HD 1080 p
Sensor gambar Sony Exmor RS untuk ponsel
HDR (High Dynamic Range) untuk foto dan film
Lampu kilat LED berkedip
Zoom digital 16x
Otomatis Superior – pilihan pemandangan otomatis
Geotagging – tambah informasi lokasi ke foto Anda
Pelacakan objek – mengunci fokus pada sasaran yang ditentukan
anti mata-merah
Pengambilan gambar, format file yang didukung: JPEG
Penayangan gambar, format file yang didukung: BMP, GIF, JPEG, PNG, WebP
Perekaman video, format file yang didukung: 3GPP, MP4
Pemutaran video, format file yang didukung: 3GPP, MP4, M4V, AvI, XVID, WEBM

Jaringan
GSM GPRS/EDGE (2G)
UMTS HSPA (3G)
LTE (4G)

Layar
Layar 5.5" HD (1280x720) IPS display
Prosesor (CPU)
Snapdragon Quad Core berkecepatan 1.2 GHz dari Qualcomm
Adreno 305

Memori dan penyimpanan
1 GB RAM
Memori flash 8 GB (internal)
MicroSD™ hingga 32 GB (slot kartu)

Suara
Teknologi Sorround Sound Sony (VPT)
Clear Audio+ - Perangkat lunak peningkatan suara
Perekaman audio, format yang didukung: 3GPP, MP4, AMR
Pemutaran audio, format yang didukung: AAC, AMR-NB, AMR-WB, FLAC, MIDI, MP3, PCM, Vorbis, WMA

Konektivitas dan komunikasi
aGPS
Bluetooth® 4.0
Bersertifikasi DLNA®
GLONASS*
Peranggitan (tethering) USB asli
Pencerminan layar
Smart Connect
Penyelarasan melalui Exchange ActiveSync®, Facebook™, Google™ dan SyncML™*
Pengisian daya USB
Dukungan USB 2.0 berkecepatan tinggi dan Mikro USB
Fungsionalitas Hotspot Wi-Fi dan Wi-Fi®
Tautan Xperia
ANT+ teknologi nirkabel
Wi-Fi direct

Hubungan Internasional (HI; sering disebut Studi Internasional (SI), meski keduanya tidak sama) adalah ilmu yang mempelajari hubungan antarnegara, termasuk peran sejumlah negara, organisasi antarpemerintah (IGO), organisasi nonpemerintah internasional (INGO), organisasi non-pemerintah (NGO), dan perusahaan multinasional (MNC). HI merupakan sebuah bidang akademik dan kebijakan publik dan dapat bersifat positif atau normatif, karena keduanya berusaha menganalisis serta merumuskan kebijakan luar negeri negara-negara tertentu. HI sering dianggap sebagai cabang ilmu politik (khususnya setelah tata nama UNESCO tahun 1988), namun pihak akademia lebih suka menganggapnya sebagai suatu bidang studi interdisipliner. Aspek-aspek hubungan internasional telah dipelajari selama ribuan tahun sejak masa Thucydides, namun HI sendiri menjadi disiplin yang terpisah dan tetap pada awal abad ke-20.[1]

Berbeda dengan ilmu politik, HI menggunakan berbagai bidang ilmu seperti ekonomi, sejarah, hukum internasional, filsafat, geografi, kerja sosial, sosiologi, antropologi, kriminologi, psikologi, studi gender, dan ilmu budaya/kulturologi. HI mencakup rentang isu yang luas, termasuk globalisasi, kedaulatan negara, keamanan internasional, kelestarian lingkungan, proliferasi nuklir, nasionalisme, pembangunan ekonomi, keuangan global, terorisme, kejahatan terorganisasi, keamanan manusia, intervensionisme asing, dan hak asasi manusia.

Realisme politik yakin bahwa politik, seperti masyarakat pada umumnya, dipimpin oleh hukum objektif yang berasal dari sifat alami manusia. Untuk memperbaiki masyarakat, pertama mereka perlu memahami hukum yang menjadi acuan hidup masyarakat. Pelaksanaan hukum-hukum tersebut tidak berubah dengan pilihan kita, masyarakat akan menantangnya jika muncul risiko kegagalan.

Realisme, yang juga percaya terhadap objektivitas hukum politik, juga harus percaya terhadap kemungkinan mengembankan sebuah teori rasional yang merfleksikan hukum-hukum objektif ini sekalipun tidak sempurna dan memihak. Realisme juga percaya pada kemungkinan pemisahan dalam politik antara fakta dan pendapat-antara apa yang benar secara objektif dan rasional, diperkuat oleh bukti dan dicerahkan oleh alasan, dan apa yang berupa penilaian subjektif, dipisahkan dari fakta sebagaimana adanya dan diinformasikan oleh pemikiran yang buruk sangka dan penuh harapan.

Penempatan realisme di bawah positivisme jauh dari keadaan tanpa masalah. What is History karya E.H. Carr merupakan kritik pribadi terhadap positivisme, dan tujuan Hans Morgenthau dalam Scientific Man vs Power Politics, sebagaimana judulnya, adalah menghapus semua pendapat bahwa politik internasional/politik kekuasaan dapat dipelajari secara ilmiah.

Liberalisme/idealisme/Internasionalisme liberal[sunting | sunting sumber]
Teori hubungan internasional liberal muncul setelah Perang Dunia I sebagai respon atas ketidakmampuan negara-negara untuk mengendalikan dan membatasi perang dalam hubungan internasional mereka. Para penganut pertamanya meliputi Woodrow Wilson dan Norman Angell, yang berpendapat keras bahwa negara dapat makmur melalui kerja sama dan bahwa perang bersifat sangat destruktif serta sia-sia.

Liberalisme belum diakui sebagai sebuah teori yang koheren sampai akhirnya secara kolektif dan mengejek disebut idealisme oleh E. H. Carr. Sebuah versi baru "idealisme" yang berfokus pada hak asasi manusia sebagai dasar legitimasi hukum internasional dikemukakan oleh Hans Köchler.

! Informasi lebih lanjut: Internasionalisme liberal
Neoliberalisme[sunting | sunting sumber]
Neoliberalisme mencoba memperbarui liberalisme dengan menerima anggapan neorealis bahwa negara adalah aktor utama dalam hubungan internasional, namun masih mengakui pentingnya aktor non-negara dan organisasi antarpemerintah (IGO). Pendukung seperti Maria Chattha berpendapat bahwa negara-negara akan saling bekerja sama tanpa memandang hasil relatifnya, dan lebih melihat hasil absolutnya. Ini juga berarti bahwa bangsa-bangsa, pada dasarnya, bebas membuat pilihan mereka sendiri tentang bagaimana mereka menjalankan kebijakan tanpa adanya organisasi internasional yang menghalang-halangi hak sebuah bangsa untuk berdaulat.

Neoliberalisme juga memiliki teori ekonomi yang didasarkan pada pemanfaatan pasar terbuka dan bebas dengan sedikit intervensi pemerintah, jika ada, untuk mencegah munculnya monopoli dan konglomerat lain. Saling ketergantungan yang muncul sepanjang dan setelah Perang Dingin melalui institusi internasional mendorong penetapan neo-liberalisme sebagai institusionalisme; bagian baru dari teori ini didukung oleh Robert Keohane dan Joseph Nye.

! Informasi lebih lanjut: Saling ketergantungan kompleks
Teori rezim[sunting | sunting sumber]
Teori rezim berasal dari tradisi liberal yang berpendapat bahwa institusi atau rezim internasional mempengaruhi kelakuan negara-negara (atau aktor internasional lainnya). Teori ini berasumsi bahwa kerja sama dapat dilaksanakan pada sistem negara yang anarkis. Memang, dilihat dari definisinya, rezim merupakan contoh kerja sama internasional.

Sementara realisme memperkirakan bahwa konflik harus menjadi norma dalam hubungan internasional, teoriwan rezim mengatakan bahwa terjadi kerja sama meski bersifat anarki. Mereka sering merujuk pada kerja sama perdagangan, hak asasi manusia dan keamanan kolektif. Contoh kerja sama ini adalah rezim. Definisi rezim yang sering dikutip berasal dari Stephen Krasner. Krasner mendefinisikan rezim sebagai "institusi yang memiliki norma, aturan keputusan, dan prosedur yang memfasilitasi konvergensi harapan."[kutipan ini butuh rujukan]

Tidak semua pendekatan terhadap teori rezim bersifat liberal atau neoliberal; sejumlah sarjana realis seperti Joseph Greico telah mengembangan teori hibrid yang mengambil pendekatan berbasis realis terhadap teori ini yang pada dasarnya liberal. Para realis tidak berkata kerja sama tidak pernah terjadi, namun karena itu bukanlah normanya; kerja sama adalah perbedaan derajat).

Teori pascapositivis/reflektivis[sunting | sunting sumber]
Teori masyarakat internasional (aliran Inggris)[sunting | sunting sumber]
Teori masyarakat internasional, juga disebut Aliran Inggris, berfokus pada norma dan nilai bersama negara-negara dan bagaimana mereka mengatur hubungan internasional. Contoh-conton norma tersebut adalah diplomasi, ketertiban, dan hukum internasional. Tidak seperti neo-realisme, teori ini tidak positivis. Para teoriwan lebih memperhatikan intervensi kemanusiaan, dan terbagi antara solidaris, yang lebih mendukung intervensi, dan pluralis, yang mendukung ketertiban dan kedaulatan. Nicholas Wheeler adalah solidaris terkenal, sementara Hedley Bull dan Robert H. Jackson adalah pluralis terkenal.

Konstruktivisme sosial[sunting | sunting sumber]
Konstruktivisme sosial mencakup serangkaian teori yang bertujuan menjawab pertanyaan-pertanyaan ontologi, seperti perdebatan struktur dan lembaga, serta pertanyaan epistemologi, seperti perdebatan "material/ideasional" yang memperhatikan peran relatif kekuatan material versus ide. Konstruktivisme bukan merupakan teori HI dalam artian neo-realisme, tetapi sebuah teori sosial yang lebih bagus dipakai untuk menjelaskan tindakan-tindakan yang diambil oleh negara dan aktor-aktor besar lain, serta identitas yang memandu negara dan aktor-aktor ini.

Konstruktivisme dalam HI dapat dibagi menjadi sesuatu yang Hopf (1998) sebut konstruktivisme 'konvensional' dan 'kritis'. Hal yang umum terhadap segala jenis konstruktivisme adalah kepentingan terhadap peran yang dimainkan kekuatan-kekuatan ideasional. Sarjana konstruktivis ternama, Alexander Wendt, menulis dalam artikelnya mengenai Organisasi Internasional tahun 1992 (yang diikuti oleh buku Social Theory of International Politics (1999)) bahwa, "anarki adalah sesuatu yang dihasilkan negara". Dengan ini, ia berusaha mengatakan bahwa struktur anarkis yang diklaim para neo-realis mengatur interaksi negara faktanya merupakan suatu fenomena yang dibangun secara sosial dan direproduksi oleh negara.

Misalnya, jika sistem ini didominasi oleh negara-negara yang melihat anarki sebagai situasi hidup atau mati (yang disebut Wendt sebagai anarki "Hobbesian"), sistem tersebut akan ditandai dengan peperangan. Di sisi lain, jika anarki dilihat sebagai sesuatu yang membatasi (anarki "Lockean"), sistem yang lebih damai akan tercipta. Anarki dalam pandangan ini dibentuk oleh interaksi negara, alih-alih diterima sebagai fitur kehidupan internasional yang alami dan kekal sebagaimana dikatakan para teoriwan HI neo-realis.

Teori kritis[sunting | sunting sumber]
!Artikel utama untuk bagian ini adalah: Teori hubungan internasional kritis
Teori hubungan internasional kritis adalah penerapan 'teori kritis' terhadap hubungan internasional. Para pendukungnya seperti Andrew Linklater, Robert W. Cox dan Ken Booth berfokus pada perlunya emansipasi manusia dari negara. Karena itu, teori ini "kritis" terhadap teori HI arus utama yang bersifat negara-sentris.

Marxisme[sunting | sunting sumber]
Teori Marxis dan Neo-Marxis HI menolak pandangan realis/liberal terhadap konflik atau kerja sama negara; mereka berfokus pada aspek ekonomi dan material. Ini menciptakan asumsi bahwa ekonomi mengalahkan masalah lainnya, sehingga memungkinkan peningkatan kelas menjadi fokus studi. Para Marxis memandang sistem internasional sebagai satu sistem kapitalis terpadu yang terus menambah modal. Jadi, masa kolonialisme membawa sumber bahan baku dan pasar terkurung untuk ekspor, sementara dekolonialisasi membawa kesempatan baru dalam bentuk ketergantungan.

Teori yang terhubung dengan Marxis adalah teori ketergantungan yang berpendapat bahwa negara-negara maju, dalam mencapai kekuasaannya, menyusup ke negara-negara berkembang melalui penasihat politik, misionaris, para ahli, dan MNC untuk mengintegrasikan mereka ke sistem kapitalis demi mendapatkan sumber daya alam yang cukup dan mendorong ketergantungan.

Teoriwan Marxis kurang mendapat perhatian di Amerika Serikat, karena negara tersebut tidak memiliki partai sosialis besar. Teori ini lebih mencuat di sebagian wilayah Eropa dan merupakan salah satu kontribusi teori terpenting di kalangan akademisi Amerika Latin, misalnya melalui teologi pembebasan.

Teori kepemimpinan[sunting | sunting sumber]
Sudut pandang kelompok kepentingan[sunting | sunting sumber]
Teori kelompok kepentingan mengatakan bahwa pendorong perilaku negara adalah kelompok kepentingan subnegara. Contoh-contoh kelompok kepentingan adalah pelobi politik, militer, dan perusahaan. Teori kelompok berpendapat bahwa meski kelompok-kelompok kepentingan ini konstitutif terhadap negara, mereka juga merupakan tenaga pendorong pelaksanaan kekuasaan negara.

Sudut pandang strategis[sunting | sunting sumber]
Sudut pandang strategis adalah pendekatan teoretis yang memandang individu memilih tindakan mereka dengan mempertimbangkan tindakan yang diantisipasi dan respon individu lain dengan tujuan memaksimalkan kesejahteraan mereka.

Model keyakinan buruk tetap[sunting | sunting sumber]
! Informasi lebih lanjut: Keyakinan buruk dan model keyakinan buruk tetap
"Model keyakinan buruk tetap" dalam pemrosesan informasi adalah teori psikologi politik yang pertama kali dikemukakan oleh Ole Holsti untuk menjelaskan hubungan antara kepercayaan John Foster Dulles dan model pemrosesan informasinya.[5] Model ini merupakan model saingan yang paling banyak dipelajari.[6] Sebuah negara diduga sebagai musuh tanpa belas kasihan, dan kontra-indikatornya diabaikan. Mereka dianggap sebagai cara propaganda atau tanda kelemahan. Contohnya adalah posisi John Foster Dulles mengenai Uni Soviet, atau posisi awal Israel mengenai Organisasi Pembebasan Palestina.[7]

Teori pascastrukturalis[sunting | sunting sumber]
Teori pascastrukturalis HI berkembang pada tahun 1980-an dari studi pascamodernis dalam ilmu politik. Pascastrukturalisme mempelajari dekonstruksi konsep-konsep yang secara tradisional tidak problematis dalam HI, seperti 'kekuasaan' dan 'lembaga' dan menguji bagaimana pembuatan konsep-konsep ini membentuk hubungan internasional. Pengujian 'narasi' memainkan peran penting dalam analisis pascastrukturalis, misalnya karya pascastrukturalis feminis telah menguji peran bahwa 'wanita' turut berpartisipasi dalam masyarakat global dan bagaimana mereka dibangun dalam perang sebagai sosok 'tidak bersalah' dan 'warga sipil'.

Contoh-contoh penelitian pascapositivis meliputi:

Feminisme (perang "gender")
Pascakolonialisme (menantang sifat eurosentrisme HI)
Pascarealisme (berfokus pada teori HI sebagai retorika ilmiah dan politik)