Petumbuhan Indonesia di Proyeksikan Naik 6.4 Persen di 2014

Jakarta: Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2014 diharapkan mencapai 6,4 persen. Hal tersebut disampaikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam pidato pengantar keterangan pemerintah atas RUU tentang APBN 2014 dan Nota Keuangannya di Gedung MPR/DPR RI Jakarta, Jumat (16/8) sore. Asumsi inflasi, nilai tukar rupiah terhadap dollar, suku bunga, harga minyak mentah, dan lifting minyak bumi dan gas bumi menjadi butir lain yang tekankan Presiden RI.

Laju inflasi pada tahun 2014 akan dijaga pada kisaran 4,5 persen. Hal ini dilaksanakan dengan pembauran kebijakan fiskal dan moneter yang tepat sambil diikuti usaha untuk tetap menjamin kelancaran dan ketersediaan kebutuhan masyarakat, serta kebijakan ketahanan pangan. Nilai tukar rupiah, Presiden menambahkan, akan dijaga pada kisaran 9750 rupiah terhadap satu dollar Amerika Serikat. “Melalui kebijakan moneter yang berhati-hati, kita menjaga stabilitas ekonomi dan stabilitas tingkat nilai tukar rupiah yang realistis,” ujar Presiden SBY.

Untuk asumsi suku bunga, pemerintah akan terus menjaga kesehatan fundamental ekonomi dan fiskal, agar instrumen Surat Utang Negara tetap memiliki daya tarik yang tinggi bagi investor. “Asumsi rata-rata suku bunga Surat Perbendaharaan Negara (SPN) 3 bulan, disusun pada tingkat 5,5 persen,” Kepala Negara menjelaskan.

Poin kelima terkait asumsi harga minyak mentah Indonesia (ICP) dengan mempertimbangkan berbagai faktor utama, asumsi rata-rata harga minyak mentah Indonesia ada pada angka 106 dollar Amerika Serikat per barel.

Terakhir, asumsi lifting minyak mentah dan lifting gas bumi, pemerintah memperkirakan lifting minyak mentah mencapai 870 ribu barel per hari, sementara lifting gas bumi mencapai 1.240 ribu barel setara minyak per hari. “Beberapa tahun terakhir ini, kapasitas produksi kedua sumber daya alam itu menunjukkan penurunan, terutama disebabkan faktor usia sumber yang semakin kurang produktif. Namun demikian, Pemerintah terus berupaya untuk mengatasinya,” Presiden RI mengatakan.

Pada bagian lain pidatonya, SBY menyampaikan total anggaran pendapatan negara sebesar Rp 1.662,5 triliun dan jumlah belanja negara sebesar Rp 1.816,7 triliun, maka RAPBN tahun 2014 direncanakan oleh pemerintah tetap ekspansif. “Dengan defisit anggaran sebesar Rp154,2 triliun atau 1,49 persen terhadap PDB. Jumlah defisit anggaran dalam RAPBN tahun 2014 tersebut lebih rendah bila dibandingkan dengan target defisit anggaran dalam APBNP tahun 2013 yang mencapai 2,38 persen dari PDB,” Presiden SBY menjelaskan.

Penurunan defisit anggaran ini penting dilakukan untuk mewujudkan anggaran yang lebih sehat dan berimbang di masa yang akan datang. Langkah ini, SBY menambahkan, merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk menjaga kesinambungan fiskal, namun tetap memberikan ruang bagi ekspansi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

“Sebagai Kepala Pemerintahan yang insya Allah akan mengakhiri tugas di akhir Oktober tahun depan, saya tidak ingin memberikan beban kepada Presiden pengganti saya beserta pemerintahan yang dipimpinnya untuk membiayai defisit anggaran,” ujar Presiden SBY.

Pemerintah akan menggunakan sumber-sumber pembiayaan baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Langkah itu diambil dengan tetap berorientasi pada pembiayaan yang terjaga dan berkelanjutan, serta dengan menjaga resiko fiskal yang minimal. “Sumber utama pembiayaan dalam negeri akan tetap berasal dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN), sedangkan sumber pembiayaan luar negeri berasal dari penarikan pinjaman luar negeri berupa pinjaman program dan pinjaman proyek,” kata SBY.

Pemerintah mengupayakan penurunan rasio utang terhadap PDB pada akhir tahun 2014 menjadi sekitar 22-23 persen. Angka ini jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan pemerintah negara-negara berkembang lainnya, yang mencapai 33 persen terhadap PDB. “Rasio utang pemerintah terhadap PDB yang rendah itu menjadi salah satu indikasi semakin kuatnya struktur ketahanan fiskal nasional. Hal ini juga sejalan dengan upaya kita untuk mencapai kemandirian fiskal yang berkelanjutan,” SBY menegaskan.

Upaya ini memberi dampak kepada perbaikan peringkat utang pemerintah yang saat ini telah berada pada posisi investment grade. Untuk mempertahankan posisi itu, pemerintah senantiasa menjaga pengelolaan utang yang hati-hati, transparan, dan kredibel, sesuai dengan standar internasional. (dit)